Roeslyblog’s Weblog

Upah Jurnalis Rp. 4,1 juta, Wah!

Awalnya, hanya niatan untuk kangen-kangenan dengan beberapa kawan-kawan eks wartawan majalah TRUST, saya mengontak Rusdi Mathari dan Sopril Amir. Sempat haha hihi, lalu sepakat, ketemu di sekretariat AJI Jakarta.

Sore itu, Selasa 18 Maret 2008, saya meluncur ke Pancoran. Meski sudah dipandu Cak Rusdi lewat telepon, tetap saja saya nyasar. Akhirnya, ketemu Ida Nasim, kawan yang mantan Sekjen PRD, dan dia bersedia mengantar saya ke kantor AJI Jakarta.

Tiba di kantor AJI, ternyata ada hajatan AJI Jakarta. Kawan-kawan AJI Jakarta yang tergabung dalam Komite Persiapan Federasi Serikat Pekerja Media-Independen sedang menggagas perjuangan upah minimum jurnalis, Rp. 4,1 juta. Di sana, saya ketemu Sopril dan sempat ngobrol berdua. Kawan saya yang satu ini cukup lama di Aceh. Desember 2007 lalu, ia baru pulang dari Aceh.

Kami sempat tukar informasi. Karena Cak Rusdi terjebak hujan, tidak dapat datang. Saat itu sempat bertemu Manan Tempo dan jabat tangan terus halo-haloan. Saya lalu diperkenalkan oleh Ale dengan Winuranto Adhi atau lebih dikenal dengan Wiwin. Awalnya, Wiwin tidak terlalu merespon saya karena Ale memperkenalkan saya dengan nama lengkap, Rusli Djalil dari Ternate. “Saya Uchie, Wiwin,” saya menyela. Baru Wiwin kaget dan menyapa saya dengan akrab.

Sekadar informasi, saya dan Wiwin adalah eks koresponden majalah TRUST. Kami waktu itu sudah memperjuangkan apa yang sekarang diperjuangkan Wiwin cs dari Jakarta. Rusdi Mathari sempat menjadi “bos” kami dalam urusan perjuangan upah koresponden, karena saat itu dia menjabat ketua Serikat Pekerja Majalah TRUST.

Wah rame juga acaranya. Ada Sujiwo Tejo, lalu sambutan dari mas Heru dari AJI Indonesia, terus ada mas Satrio yang didaulat untuk mewakili manajemen media massa. Bukannya membela media, begitu naik, Satrio malah menyampaikan “pidato” pendek, “Buruh Jurnalis harus bersatu.”

Saat kawan-kawan AJI Jakarta bergembira, karena dari perwakilan media, buruh, dan ILO juga hadir, saya merenung sendiri di pojok ruangan. Saya membayangkan, wartawan Ternate bisa punya gaji, yang separuh saja dari tuntutan AJI Jakarta, tentu budaya amplop tak akan ada lagi. Saya lalu membayangkan bagaimana saya berusaha menentang budaya amplop, tapi ditentang kawan-kawan di daerah, dengan alasan, gaji mereka sangat minim. “Bagaimana saya harus menghidupi anak istri kalau dengan gaji seperti ini saya tidak cari “tambahan” dari luar?,” begitu seorang kawan jurnalis yang cukup senior di Ternate, berujar pada saya, begitu saya mulai kampanye anti amplop ke mereka.

Sejumlah kawan-kawan juga menuding, saya punya pendapatan yang memadai, karena selain jadi redaktur, saya juga nyambi jadi koresponden majalah terbitan Jakarta. Sesekali juga ngesup ke kantor berita asing, kalau kebetulan ada kejadian penting, dan ada orderan. Selain itu juga, saya pernah menjadi pemantau media untuk proyek PPK. Makanya saya dianggap punya pendapatan “bagus” terus mau memaksakan idée anti amplop ke mereka. Itu tidak adil, kata mereka. Akhirnya ide itu gagal.

Lalu pada September 2007 lalu, sejumlah wartawan ngobrol dengan saya di warung kopi. Dengan semangat empat lima, mereka bercerita tentang cita-cita mereka mendirikan AJI “Cabang Provinsi” Maluku Utara. Saya hanya senyum-senyum saja. Mereka juga menjelaskan kenapa AJI harus ada di Ternate. Saya diceramahi habis oleh anak-anak ini. Mulai dari ada organisasi profesi wartawan yang selalu menenteng proposal minta alokasi anggaran dari Pemda untuk “dana pembinaan pers,” hingga pembatasan meliput kepada wartawan yang non organisasi ini. Aha, melihat semangat anak-anak ini, saya jadi ingat jaman perjuangan di era Orde Baru lagi.

Maka mereka mulai menyusun konsepnya, kerangka lembaganya, dan macam-macamlah. AJI Indonesia dihubungi. “Kami sudah menghubungi AJI pusat (maksudnya AJI Indonesia),” jelas salah seorang penggagasnya kepada saya. Dan, katanya, repon kawan-kawan dari Jakarta cukup bagus.

Tapi yang tak pernah diketahui, atau dilupakan kawan-kawan AJI Indonesia, adalah, majalah Pantau pada era 2001 silam pernah menulis dengan judul, Wartawan Ternate, Amplop dan Kerusuhan. Majalah ini, saya lupa siapa penulisnya, menulis, bahwa karakter wartawan yang suka menerima amplop karena memang kesejahteraannya rendah.

Tapi di Ternate, wartawan menerima amplop itu ada dua kategori. Pertama, terpaksa karena gajinya sangat minim. Kedua, memang karakternya sudah begitu dari sononya. Kendati sudah punya gaji cukup, tetap saja mau terima amplop. Bahkan, ID Card mereka kadang jadi senjata untuk memeras penguasa dan pengusaha bermasalah. Yang paling banyak melakukan praktek seperti ini adalah kontributor televisi Jakarta di daerah. Beberapa peristiwa di beberapa kabupaten dan di kantor gubernur Maluku Utara dapat membuktikan, betapa praktek itu sering terjadi. Anehnya, lembaga profesi tempat mereka bernaung, maupun institusi pers tempat mereka bekerja, tak pernah menggurisnya.

Akhirnya, begitu disebutkan kriteria calon anggota AJI harus mendapat rekomendasi dari anggota yang lainnya, saya dihubungi Ochan Sangaji. Saya lalu mengontak balik Ochan dan Manan, Sekjen AJI Indonesia. Saran saya, kalau AJI masih mau menjaga kredibilitasnya, pembentukan AJI di Ternate, mohon dipertimbangkan. Karena, belum lagi terbentuk, sudah ada kabar beredar tak sedap: AJI Ternate minta sumbangan deklarasi!

Setelah dilacak, ternyata ada satu informasi yang keliru. Di Pemkot Ternate, bukan proposal yang ditenteng, tapi mereka menjual kue. Rupanya panitianya menggelar bazaar untuk cari dana. Ide bagus. Salahnya, harga kue itu terlalu mahal saat dijual ke Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretars Kota Ternate. Tapi di pemerintah provinsi Maluku Utara, ada duit yang keluar atas nama AJI, dan panitia tidak pernah tahu, siapa yang mengambil uang itu.

Nah, karena munculnya isu itu, saya sarankan agar kurang lebih 16 calon anggota yang mendaftar menjadi anggota AJI, dipertimbangkan dan diseleksi secara ketat. Jangan sampai di kemudian hari, lahir jurnalis Anggota AJI yang suka menerima amplop.

Tidak sampai di situ saja. Bersama kawan-kawan dari majalah Genta: Sofyan Daud, Syarifudin Oesman, dan Dino Umahuuk (sebelum pulang ke Aceh), kami menggagas kampanye anti amplop. Sudah diiklankan di majalah Genta, dan menghubungi Manan untuk bisa bekerja sama dengan AJI Indonesia. Kontak dengan kawan-kawan yang mau mendirikan AJI di Ternate juga sudah dilakukan. Responnya macam-macam, ada yang bersemangat, ada yang setengah hati.

Sayangnya, baru saja jalan, macet lagi, karena Dino ke Aceh, saya sendiri disibukkan dengan kerja-kerja non jurnalistik, sedangkan Sofyan dan Ipink (Syarifudin) terlalu sibuk mengurus internal majalah GENTA yang masih butuh pembenahan.

Sekarang, saya sudah tak tahu, sampai di mana upaya kawan-kawan untuk membentuk AJI di Ternate. Dalam bayangan saya, jika mereka ini sudah digaji layak, separuh saja dari angka yang dituntut Wiwin cs, tentu mereka sudah akan berjuang sepenuh hati untuk kampanye anti amplop. Gaji layak itu artinya memenuhi indeks real kebutuhan hidup, layak untuk ukuran manusia, dan dan layak untuk ukuran seorang wartawan tentunya.

Tapi sekali lagi saya sadar, media di Maluku Utara tidak dapat disebut sehat. Kecuali Malut Pos yang group Jawa Pos, dan RRI Ternate yang Perusahaan Jawatan, yang lainnya, ibarat kerakap tumbuh di atas batu: hidup segan mati tak mau.

Dengan kondisi begini, saya Cuma bisa berharap, semoga suatu hari, wartawan Ternate bebas dari kebiasaan terima amplop. Sehingga profesi jurnalis kembali dihormati, dan mampu menjadi anjing penjaga yang berwibawa.

Saya tersadar ketika Ale mengajak saya pulang. Setelah pamitan, kami berdua langsung cabut dari sana. Di halaman kantor AJI Jakarta, saya sekali lagi merenung: mungkinkah harapan kawan-kawan AJI Jakarta dapat diterapkan di Ternate? Ketika Ale dan Nezar Patria saling bertegur sapa, saya malah bengong menghayalkan tuntutan : Upah Jurnalis Rp. 4,1 juta.