Oleh: rusli | Mei 31, 2011

TAMBANG

AWAL kedatangannya, korporasi tambang yang hendak mengeksploitasi hasil tambang di perut bumi Halmahera, bagai malaikat pembawa rejeki. Semua terpana, seakan ini awal kita bisa mandiri, bahkan terkesan hendak merelakan apa saja demi kekayaan ini. Harapan idealnya, hasilnya diperoleh demi kepentingan rakyat.
Belum lagi usai pesta pora harapan, segudang masalah sudah menghadang. Limbahnya yang mengancam keselamatan hayati, galiannya yang merubah kontur tanah, dampak social dan ekonomi akibat tambang, tiba-tiba berderet mengisi ruang-ruang komunikasi antar warga dan sejumlah aktivis lingkungan. Contoh paling telanjang, pulau Gebe pasca pertambangan oleh salah satu perusahaan tambang BUMN, Aneka Tambang.
Di sini, tambang tak lagi sekadar alat korporasi mengeruk keuntungan, tapi bagaimana fungsi tambang menjadikan dirinya alat akomodasi kepentingan banyak pihak, sekaligus lumbung beragam masalah.
Pertambangan memang pelik. Satu sisi, dia sumber pendapatan Negara dengan kontribusi terhadap pendapatan Negara yang jumlahnya Audzubillah, pada sisi lain, dampak yang ditimbulkannya merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup hayati, utamanya kelangsungang hidup manusia di masa datang. Dia telah menjadi polemic yang tak ada habisnya antara para pengelola pendapatan Negara dan korporasi di satu pihak, dengan pencinta lingkungan di sisi lain.
Polemik ini memang diupayakan untuk diturunkan intensitasnya, dengan pola pengelolaan limbah tambang (tailing) yang lebih ramah lingkungan, dan korporasi berpartisipasi dalam pemberdayaan komunitas lingkar tambang. Mulai dari audit lingkungan, hingga bantuan berupa community development (comdev) dan corporate social responsibility (CSR), diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapat antar pihak. Wibisono (1997) menulis tentang CSR ini sebagai sebuah upaya dunia usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas. Sangat ideal.
Fakta empiris dapat dilihat, jatah terbesar dari pajak hasil tambang ini masih tetap monopoli pemerintah pusat. Daerah masih menerimahnya dalam bentuk dana bagi hasil yang jauh lebih kecil. Pemerintah daerah hanya berusaha memacu pendapatan sector tambang lewat pajak galian “C”, sumbangan pihak ketiga, Comdev dan CSR. Itupun masih menyisahkan masalah pasca tambang. Contoh kasus Aneka Tambang pasca operasi di pulau Gebe. Tak berbanding dengan kerugian yang diterima daerah.
Pengelolaan limbah yang disebut-sebut ramah lingkungan, ternyata masih menyisahkan tanda Tanya besar. Karena para aktivis lingkungan dan masyarakat lingkar tambang terus menyoal rusaknya lingkungan alam, hilangnya ikan dan udang yang menjadi mata pencaharian pokok nelayan di sepanjang pesisir pantai yang sungainya berhulu di dekat pembuangan limbah tambang, serta gesekan social yang timbul di lingkar tambang.
Dilemma ini masih terus menghantui aktivitas tambang di Maluku Utara. Sejak Aneka Tambang menjadi masalah besar di pulau Gebe, dan NHM terus menuai protes dari aktivis lingkungan, tambang terus saja jadi berita yang terus bergulir dan isu-isu terus direproduksi lewat media massa. Di tengah polemic itu, salah satu perusahaan daerah ini yang paling gencar mendapat serangan aktivis lingkungan, tiba-tiba mendapat award dari Kementrian Lingkungan Hidup sebagai perusahaan dengan pengelolaan limbah tambang paling baik di Indonesia.
Award ini agaknya terlalu dini, jika kita melihat kondisi tambang di Maluku Utara, dan Indonesia pada umumnya. Kasus Pantai Kenjeran Surabaya, kasus Teluk Buyat, dan kasus Timika, adalah deret panjang tragedy akibat tambang di berbagai daerah. Belum lagi yang berskala internasional, tragedy Minamata di Jepang dan kasus Transvaal di Afrika Selatan.
Beragam factor melatari hancurnya ekologi dan lingkungan social serta lingkungan ekonomi kawasan sekitar. Kerusakan ekologi itu dapat disebabkan human error, kebocoran sedimen yang tak terdeteksi, bahkan kesengajaan membuang tailing yang belum steril ke laut dan sungai. Gejala alam yang muncul di sekitar pembuangan tailing, misalnya bawa laut Teluk Kao, dengan gejala up wailing, dapat menyebabkan limbah yang dianggap sudah aman terkubur di dasar laut, muncul ke permukaan dan mencemari lingkungan laut.
Hilangnya mata pencaharian nelayan karena hasil tangkapannya yang menurun drastis dalam sepuluh tahun terakhir. Serta yang paling krusial, perebutan sumber daya ekonomi antara pemerintah yang tapal batasnya dilintasi kawasan tambang. Fakta konflik tapal batas Halmahera Barat dan Halmahera Utara adalah contoh telanjang, betapa rejeki tambang ternyata menjadi malapetaka kemanusiaan yang tragik.
Fenomena tambang adalah dunia dengan segala kompleksitas dan kontradiksinya. Pada satu sisi, harapan meraup pendapatan untuk kepentingan daerah dianggap belum cukup, saat yang sama, system kapitalis yang ada mengindikasikan adanya ketakberesan, karena satu sisi dia memungkinkan munculnya kompromi antara korporasi dan pemerintah, juga memberi peluang bagi penyelenggara Negara di level daerah memanfaatkan posisinya dan kemampuannya dalam perijinan guna kepentingan pribadinya. Saat yang sama, perebutan pengaruh antar actor-aktor politik local dan nasional, ternyata berimbas pada konflik terbuka yang mengakibatkan hancurnya tatanan social, dan terjadinya tragedy kemanusiaan.
Munculnya aktor-aktor politik lokal yang kuat di daerah ini beberapa waktu terakhir, makin merunyamkan hirarkhi-hirarkhi patrimonial yang sudah ada. Patron-client yang sebelumnya menjadi musuh besar dalam reformasi 1998 dan mengakibatkan jatuhnya Soeharto dari kedudukan, kini malah tumbuh makin subur. Akibatnya, system baru yang diharapkan menepis peluang korupsi, hanya menjadi macan kertas yang jadi ganjalan kaki meja kekuasaan.
Kasus Nusa Halmahera Minerals (NHM), anak perusahaan Newcrest Mine, raksasa tambang emas, yang memegang konsesi atas isi perut bumi Gososwong dan sekitarnya, adalah fakta nyata. Masalah lingkungan yang terus jadi perdebatan, konflik social yang ditimbulkannya, serta kontribusinya bagi pemerintahan dan rakyat yang ada di seputar tambang yang tak berimbang dengan dampaknya, menjadi wilayah kontroversi yang terus diperdebatkan.
System yang kapitalistik dan ruang yang memungkinkan gerakannya, menyebabkan protes para aktivis lingkungan menjadi suara-suara kritis yang “lenyap di udara” kekuasaan. Laporan tentang dugaan penyalahgunaan dana Comdev dan CSR, serta protes dari sejumlah politisi terhadap aktivitas tambang, adalah gambaran suram, betapa pengelolaan hasil tambang yang minim masuk ke kantong daerah. “Lebih banyak yang lolos ke tempat lain.”
Pada satu sisi, NHM dengan kekuasaan uangnya begitu kukuh di pemerintah pusat dan daerah, pada sisi lain, pemerintah daerah yang kembali menjalankan politik patron-client dan cenderung nepotis, serta instrument penyelenggara Negara lainnya, cenderung mengambil manfaat jangkah pendek dari hubungan antar mereka dengan korporasi asing ini. Sementara hasil terbesarnya diraup korporasi asing, yang terus berjalan tanpa gangguan. Karena operasi mereka berada dalam enclave yang terisolir dan modern, serta dilindungi keamanan berlapis. Sungguh ironis dengan kondisi masyarakat lingkar tambang, yang masih miskin dan terkebelakang.
Inilah penyakit lama yang kumat lagi di saat desentralisasi berjalan makin lancar. Saat inilah tambang ternyata telah bermetamorfosis menjadi malaikat maut bagi alam dan rakyat daerah ini.
*) Penulis adalah jurnalis cum politisi


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: