Oleh: rusli | Maret 15, 2009

Republik Maluku Selatan Antara Kambing Hitam dan Mimpi Inlanders

Serdadu Alifuru Baabullah

Serdadu Alifuru Baabullah (foto: KITLV)

Penulis : Dino F. Umahuk *)

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) sebenarnya kelanjutan dari pertentangan antara golongan nasionalis-republikein dan golongan federalis ekstrim yang berkembang sejak tahun 1946. Pemberontakan ini juga bagian dari pemberontakan di Makassar, sejak pemberontakan Andi Azis pada awal bulan April 1950.

Inti pemberontakan RMS ialah usaha mempertahankan secara ekstrim ide federalisme melalui perjuangan bersenjata. Pemberontakan ini melibatkan kesatuan-kesatuan KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger–Tentara Kerajaan Hindia Belanda-red) di Ambon. Sebenarnya ada segi lain dari peristiwa ini, yaitu tindakan indisipliner dari kesatuan-kesatuan KNIL.

Peralihan ke pemerintahan Indonesia yang berwujud RIS, menimbulkan ketegangan pada pegawai-pegawai negeri di daerah ini. Lantaran di Ambon juga terdapat pihak-pihak yang pro-Republik dan pihak-pihak yang pro-Belanda. Ditambah lagi, tiadanya suatu badan yang dapat mengatasi ketegangan-ketegangan secara damai. Di antara pihak-pihak yang bertentangan, terdapat organisasi-organisasi pemuda semi militer (laskar-laskar) yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan bentrok-bentrokan fisik.

Dalam keadaan yang demikian kehidupan masyarakat tidak aman. Apalagi bila diingat bahwa masyarakat Ambon sejak dahulu hidup dalam semacam dualisme. Pada suatu pihak terdapat orang-orang yang mengikuti keyakinan Kristen. Pada masa-masa sebelumnya keadaan tersebut tidak terlalu dirasakan sebagai suatu dualisme karena rupanya ada usaha-usaha dari pemerintah Belanda untuk mencegah pertentangan yang nyata antara kedua belah pihak. Tapi, sejak zaman Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan, perbedaan ini mulai nyata.

Banyak orang Islam yang masuk ke Partai Indonesia Merdeka (PIM) dan berjuang bersama orang-orang Kristen di dalamnya. Golongan Kristen yang menentang mereka tergabung dalam organisasi “Gabungan Sembilan Serangkai dan Persatuan Timur Besar”.

Pada awal tahun 1950 kesatuan-kesatuan KNIL dari suku Ambon dipindahkan ke Ambon. Ditambah dengan kesatuan-kesatuan yang sudah ada di Ambon, jumlah mereka mencapai 2000 orang lebih. Namun yang lebih penting lagi, di antara mereka ada kesatuan komando “Baret Merah dan Baret Hijau” yang berkemampuan tempur tinggi. Mereka juga merupakan kesatuan KNIL yang paling mengalami indoktrinasi sebagai pengawal kolonialisme Belanda paling tangguh. Mereka sama sekali tak dapat membayangkan bahwa suatu waktu Indonesia akan diperintah oleh orang pribumi. Dalam keadaan mental demikian, taklah mengherankan, mengapa terjadi perkelahian-perkelahian antara mereka dengan golongan yang berpaham nasionalisme.

Pembunuhan-pembunuhan dan penganiayaan banyak dialami oleh tokoh-tokoh dan anggota-anggota organisasi-organisasi nasionalis. Selain KNIL, terdapat pula kesatuan Polisi Negara ciptaan Dr Soumokil dengan mental dan tindakan-tindakan yang sama. Situasi itu sangat menguntungkan Soumokil sewaktu tiba di Ambon.

RMS Berdiri

Pemberontakan RMS adalah peristiwa berdirinya Republik Maluku Selatan yang mencoba lepas dari Negara Indonesia Timur (NIT). Peristiwa terjadi di Ambon, 25 April 1950, oleh orang-orang bekas KNIL dan pro-Belanda di bawah pimpinan Mr. Dr. Ch. R. Soumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diikuti pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah, terutama dari tentara KNIL yang tidak bersedia bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pasukan inti APRIS.

Soumukil yang memimpin gerakan separatis ini telah mempersiapkan secara matang “Proklamasi RMS” dengan memindahkan pasukan KNIL dan pasukan Baret Hijau yang terlibat pemberontakan Andi Azis ke Ambon. Maka pada 25 April 1950, mereka mengumumkan berdirinya Republik Maluku Selatan, setelah sebelumnya melakukan teror dan pembunuhan.

Pemerintah Pusat mencoba menyelesaikan peristiwa dengan mengirim misi yang diketuai Dr. Leimena. Pengiriman misi berdasar hasil Konferensi Maluku di Semarang, 13 Juli tahun itu juga. Konferensi ini diikuti para politikus asal Ambon yang menganjurkan agar dikirim misi perdamaian ke Ambon yang terdiri dari para politikus, pendeta, dokter dan wartawan. Rupanya, misi damai itu dianggap gagal, sehingga pemerintah memutuskan untuk menumpas pemberontakan dengan kekuatan senjata.

Pemerintah lantas membentuk sebuah pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.A Kawilarang. Tanggal 14 Juli 1950, pasukan Expedisi APRIS/TNI mulai melakukan penumpasan di pos-pos penting RMS yang memusatkan kekuatan pasukannya di Pulau Seram dan Ambon. Selain di darat RMS menguasai perairan laut Maluku Tengah dengan memblokade dan menghancurkan kapal-kapal kecil milik pemerintah. Akhirnya, setelah melalui pertempuran-pertempuran sengit, pada tanggal 18 November kota Ambon dapat dikuasai pasukan-pasukan APRIS.

Setelah APRIS berhasil merebut kota Ambon dan menangkap tokoh mereka yang terlibat, sisa-sisa pasukan RMS yang masih ada melarikan diri ke hutan-hutan dan untuk beberapa tahun lamanya melakukan kegiatan pengacauan. Soumokil yang berhasil menyelamatkan diri, pada tahun 1962 berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, 12 April 1964.

Mitos RMS

Sesungguhnya anggapan bahwa masyarakat Maluku di Belanda merupakan ?sarang RMS? adalah mitos besar. RMS sudah lama mati di Maluku, sedang gerakan dan kegiatan RMS di Belanda lama-kelamaan menjadi semacam “dokumen hidup” dan ritual politik. RMS di Belanda, makin berkurang popularitas maupun dukungan aktifnya. Dinamika Eropa dan Belanda menciptakan warna warni politik. Namun, perubahan Indonesia pasca 1998 dan perang saudara di Maluku Utara dan Ambon sejak 1999, membawa dampak besar. Pertumpahan darah itu melukai masyarakat Maluku di Belanda.

Komunikasi meningkat antara pemuka gereja, masjid dan aktivis LSM di Belanda dan Indonesia untuk meningkatkan upaya perdamaian dan rekonsiliasi. Namun ada kekhawatiran, segelintir pemuda Maluku yang radikal bisa kehilangan kesabaran. Yang terpenting sekarang adalah perdamaian dan rekonsiliasi di Maluku, bukan RMS, demikian konsensus komunitas Maluku di Belanda, termasuk kalangan RMS sendiri. Dengan demikian gravitasi atau bobot perhatian mulai beralih ke Maluku sendiri. Dulu RMS berpretensi menjadi semacam pelopor atau perintis bagi rakyat Maluku di Maluku. Kini, untuk pertama kali, mereka menyadari bahwa masa depan Maluku berada di tangan masyarakat Maluku di Indonesia. (Sarat Dinamika Emosi 50 tahun Masyarakat Maluku Di Belanda, Aboeprijadi Santoso)

Di sisi lain muncul ketakutan dan prasangka yang berlebihan dari pihak Indonesia terhadap orang-orang Maluku di Belanda. Menurut Wiem Manuhutu Direktur Museum Maluku di Belanda, ada suatu gambaran yang terbatas dan prasangka yang salah tentang masyarakat Maluku di Belanda. Masyarakat Maluku sekarang sangat majemuk. Dan persepsinya tentang RMS sendiri berbeda-beda. Memang ketika datang di Belanda, mayoritas dari mereka adalah bekas anggota KNIL. Tetapi tidak semuanya RMS, tidak semuanya orang-orang yang berpolitik dan tergolong RMS seperti dalam gambaran di Indonesia. (Tidak Semua Warga Maluku Di Belanda Pendukung RMS, Radio Nederland di Hilversum, 21 Maret 2001)

RMS dan Kondisi Maluku Saat ini

Saat ini, terutama sejak pecah Prahara 19 Januari 1999 (kerusuhan antara warga kampung Batumerah Atas –Kariu, Aboru, Oma, Halalu– dan Batumerah Bawah –Kailolo, Pelau, One, Kabau– di Kota Maadya Ambon, hari pertama Idul Fitri. Kerusuhan ini memicu pembentukan Kodam XVI/Pattimura, 15 Mei –red), nama Republik Maluku Selatan kembali mencuat dan disebut sebut sebagai dalang dari tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah manusia modern itu.

Republik Maluku Selatan kemudian diidentikkan dengan Kristen atau Republik Maluku Sarani. Artinya bahwa Kristen Maluku adalah RMS. Padahal, sesuai fakta sejarah, tahun 1960, Gereja Protestan Maluku (GPM) ikut merespon penolakan seluruh rakyat Maluku melalui pesan tobat. Langkah ini diambil karena GPM sungguh menyadari keberadaan RMS ditolak seluruh rakyat Maluku. Dengan demikian mengidentikkan kalangan Kristen dengan Republik Maluku Selatan sebetulnya merupakan stigma yang sangat merugikan kalangan Kristen di Maluku. Stigmatisasi itu pelan-pelan mulai luntur setelah penandatanganan Perjanjian Maluku di Malino awal 2002 lalu.

Presiden RMS Dr Soumokil yang berada di Kairatu, ketika itu juga menerima pesan tobat GPM yang diantar oleh Pendeta Dr. Piet Tanamal dkk. Inti pesan tobat yang diserukan GPM adalah ikrar menyahuti masalah-masalah di Maluku. Pokok pertobatan itu sebagai usaha badan tertinggi gereja sinodal (muktamar gereja-red) guna mengambil langkah berdiri sebagai gereja Tuhan yang memberitakan kedamaian, keadilan (Sejarah Maluku, J. Pattikayhatu).

Banyak orang percaya bahwa RMS hanyalah sebuah upaya mencari kambing hitam, ketika pemerintah tak mampu menangani konflik dan kekerasan yang berkecamuk di masyarakat.

Banyak pihak percaya bahwa isu RMS sengaja diangkat untuk menghilangkan atau menghapus ingatan masyarakat terhadap keterlibatan aparat negara dalam konflik dan kekerasan di Maluku, selama tahun 1999 sampai tahun 2002. RMS bersama-sama Forum Kedaulatan Maluku, sengaja dijadikan kambing hitam. Isu RMS menjadi kenyataan yang sengaja digembar-gemborkan saat konflik di Maluku, sehingga menjadi dalih dan legitimasi gerakan dan pengamanan aparat keamanan di Maluku yang diboncengi oleh kelompok tertentu. Isu FKM/RMS juga dipercaya banyak kalangan sebagai sarana untuk melegitimasi peran TNI dalam Komando Operasi Pemulihan Keamanan di Maluku. (Sammy Supit: Berpolitik Perlu Perjuangan, silutlink.com, April 18, 2004)

Bagi orang Maluku, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah keputusan final. Maluku adalah satu dari delapan provinsi yang mula-mula mendirikan Republik Indonesia. Maka kalau ada yang ingin merdeka, maka kemedekaan masyarakat dalam NKRI.

Jadi pemerintah tak perlu ragu terhadap komitmen nasionalisme orang Maluku. Karena sejak tahun 1928, Jong Ambon sudah menyatakan komitmennya dalam Sumpah Pemuda. Lebih dari itu, orang Maluku masih tetap mengenang ucapan Bung Karno di Kota Masohi Maluku Tengah, tahun 1950-an. “Indonesia tanpa Maluku bukan Indonesia. Maluku tanpa Indonesia bukan Maluku.” [ ]

*) Jurnalis dan Sastrawan


Responses

  1. analisis anda tepat bang rusli,NKRI harga mati..Isu FKM/RMS hanya dalih dari pemerintah pusat yang tidak mampu menuntaskan tragedi ini.kita rakyat maluku hanya dikorbankan demi kepentingan sekelompok orang di pusat. Isu FKM/RMS muncul karena kita KECEWA dengan pemerintah pusat, tapi bukan berarti kita akan memerdekan diri……..sekali-kali TIDAK….!!!!! NKRI harga mati.

  2. kawan Jeffry, analisis ini ditulis salah satu teman baik saya, Dino F Umahuuk, didedikasikan untuk Maluku. terima kasih sudah berkunjung.
    saya kutip artikel ini karena saya pernah meliput konflik di Ambon, sampai ketika pertemuan para raja dan latupati se Maluku di kampus Unpatti yang saat itu dipindahkan dari Poka ke PGSD, lalu penangkapan ketua FKM. dari sini saya membaca, banyak hal yang sepertinya melatari lahirnya konflik separatis di Ambon, dan semuanya tak punya kaitan dengan kerusuhan Ambon 19 Januari lalu. semoga saja artikel ini mampu menjaga keutuhan tanah Amboina di dalam satu negara bangsa yang bernama Indonesia ini. “mena moeria”


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: