Oleh: rusli | Januari 23, 2009

Konflik Dalam Sejarah Maluku Utara

Sebuah Upaya Membangun Perdamaian Permanen

cover-buku-ptd1

Konflik di Maluku Utara adalah sebuah konflik yang punya rangkaian panjang dalam sejarah konflik di Indonesia. Dia berakar dari sejarah awal kelahiran kerajaan-kerajaan tua di Maluku Utara. Saat itu, di masa Kolano Cico atau Mashur Malamo (1257), usai era Momole, sudah ada perseteruan laten antar klan raja/penguasa, baik di internal kerajaan maupun antar kerajaan. Bahkan Naida, jurutulis Kesultanan Ternate, yang menulis tentang mitos lahirnya raja-raja Moloku Kieraha, juga sudah mengungkap benih-benih perpecahan itu. (lihat P. van der Crab, “Geschiedenis van Ternate, in Ternataanschen en Maleischen text beschreven door den Ternataan Naidah”, Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, The Hague, 1878).

Sempat reda semasa Kolano Sidang Arif Malamo menjadi raja di Ternate (1322-1331), dan mengundang raja-raja di Maluku Utara, minus raja Loloda, dan dalam konferensi raja-raja di pulau Moti, mereka sepakat mengakhiri permusuhan antar sesama serta membentuk sebuah konfederasi longgar yang kemudian dikenal dengan Konfederasi Moloku Kieraha atau Persekutuan Empat Raja di Maluku. Konferensi ini kemudian dikenal dengan nama Moti Statenbond (1322). Sidang Arif Malamo, sesuai kesepakatan antar raja dalam konferensi itu, ditunjuk sebagai pemimpin konfederasi longgar atau “Kolano Ma-Dopolo”. (F.S.A. de Clerq).

Meskipun konfederasi longgar ini hanya berumur 72 tahun, karena kemudian dibatalkan sepihak oleh kerajaan Ternate, namun persekutuan ini telah menghasilkan sesuatu yang fundamental, ikatan cultural masyarakat Maluku Utara. Ikatan ini, yang dikemudian hari coba ditautkan lagi dengan perkawinan antar keluarga raja-raja di Maluku Utara, menjadi pengikat yang diakui semua etnik di seluruh wilayah Maluku—termasuk Ambon dan Seram. Dari sini rumusan tentang penyelesaian beragam konflik coba diatasi. Hal ini dapat dilihat dalam Francoise Valentijn (“Oud en Neew Oost Indien” S. Keijzer, Amsterdam, 1862).

Sayangnya, keserakahan anak negeri, ditambah datangnya para pedagang Eropa, baik Spanyol maupun Portugis, membuat perpecahan antar kerajajaan makin kuat. Di masa Hairun Jamil (1536-1570) memerintah, dia mampu mengembalikan harkat kerajaan Ternate kembali ke posisi yang disegani. Dia juga membuka dialog dan diplomasi dengan Portugis. Momen diplomatic ini kemudian dipakai oleh Gubernur Portugis Admiral de Mosquita, memerintahkan Antonio Pimentel, orang dekatnya, untuk membunuh orang yang dianggapnya penghalang dalam upaya mengembang misi, god, gospeld, and glory (14 Pebruari 1570).

Justru, pembunuhan Hairun yang memicu Babullah Datu Syah mengobarkan apa yang diistilahkannya dengan perang suci melawan kolonialis Portugis dan sekutu-sekutu mereka, telah memunculkan benih konflik agama, ketika dia menyatukan raja-raja di Maluku Utara, dan Kolano Katarabumi, raja Jailolo, memerangi Portugis dan penduduk yang telah dinasranikan di seantero Halmahera. Mereka diusir dari Mamuya, Galela, dan terpaksa terkurung di benteng Nostra Senhora del Rosario, atau benteng Gammalamo, Ternate.

Pengusiran orang Portugis dari Ternate, di malam Natal, setelah terkurung selama lima tahun, dan gubernur Nuno Pereira de Ateyda, pada tanggal 24 Desember 1575, mengibarkan bendera putih di petala benteng Gammalamo, markas besar Portugis dan satu-satunya benteng yang belum jatuh—perang Ternate-Portugis berakhir. Portugis keluar meninggalkan Ternate, bersama-sama komunitas Nasrani local yang ikut bersama Portugis, tanpa senjata.

Itu adalah benih-benih konflik yang terbaca dalam sejarah. YB Mangunwijaya, dalam novel sejarah “Ikan-ikan Hiu Ido Homa,” mendeskripsikan, betapa keserakahan raja-raja sesudah Babullah, membuat rakyat begitu menderita, dan mewariskan dendam yang diturunkan secara turun-temurun dalam bentuk pepata-pepiti kuno, yang menyimpan arti mendalam.

Selain sepak terjang para raja dan kerajaan di wilayah ini dalam berebut sumberdaya ekonomi, kolonialisme selama kurang lebih 350 tahun, baik oleh Portugis, Spanyol, apa lagi Belanda, telah memporak-porandakan bangunan social yang sudah terbangun kurang lebih 200 tahun itu. Lewat politik ekstirpasi, devide et impera, mereka masuk dan merubah tatanan social budaya, sehingga relasi-relasi social menjadi terganggu. (lihat E Katoppo dalam, Nuku, kaitjil Paparangan, 1957).

Pasca kemerdekaan Indonesia, semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa yang utuh belum berjalan baik. Konflik laten masa lalu, akibat politik pecah belah colonial, masih kuat. Pertentangan antar kelompok agama, sesuatu yang jarang terjadi di masa lalu, ternyata mulai mengemuka di masa kemerdekaan.

Pemerintahan Orde Baru yang otoriter, ternyata mampu menekan potensi konflik menjadi konflik terbuka di tengah masyarakat, dengan pola-pola represif. Kesenjangan social dan ketimpangan ekonomi yang begitu tajam, mampu diredam Negara. Tapi ternyata, pola itu tidak abadi. Ia ibarat api dalam sekam, yang nanti mencari jalan keluarnya.

Reformasi pada tahun 1998, ternyata membuka sekat-sekat yang selama ini tabu. Protes atas semua ketidakadilan, ternyata turut memanaskan suhu konflik yang memang sudah laten. Semua itu meledak dalam sebuah kerusuhan berskala luas di pergantian abad XX ke abad XXI, 1999-2000 lalu. Kerusuhan di pergantian abad, telah menghancurkan seluruh bangunan perdamaian di tengah masyarakatnya. Sebuah catatan kelam dalam sejarah kemanusiaan di Maluku Utara. Seluruh bangunan pendukung perdamaian yang sebelumnya masih tersisa dan dapat meminimalisasi konflik, baik itu bangunan sosial, budaya, dan semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa, menjadi hancur berantakan.

Kerusuhan dengan akar konflik yang selalu berkembang secara eksplisit memberi indikasi bahwa potensi konflik internal yang ada dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Maluku Utara telah melemahkan kearifan budaya lokal. Melemahnya sosial capital, kemudian dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab (provokator) melalui beragam cara.

Masalah yang menumpuk, baik implikasi dari konflik Maluku Utara, konflik social budaya, ekonomi maupun masalah yang disebabkan oleh dinamika masyarakat dalam era otonomisasi, pada dasarnya potensial memicu konflik baru di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda identitas asalnya di Maluku Utara.

Makanya, mulai sekarang dan ke depan, pembangunan perdamaian menjadi sebuah keniscayaan. Realitas masalah di atas memerlukan intervensi yang tepat guna dan berdaya guna agar potensi dimaksud bisa diminimalisasi sehingga tidak teraktualisasi menjadi konflik yang terbuka.

Dibutuhkan sebuah proses rehabilitasi social secara berkelanjutan, di semua sektor masyarakat. Selama hampir delapan tahun, banyak elemen perdamaian, baik itu lembaga perdamaian internasional, maupun regional telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung proses itu.

Konflik secara etimologis, berasal dari kata kerja Latin, configure, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Secara teoritis, perencanaan pembangunan perdamaian, adalah sebuah proses yang bersifat sistimatis, terkoordinir dan berkesinambungan, dan berhubungan langsung dengan pengalokasian sumberdaya, dan usaha-usaha pencapaian tujuan pembangunan yang partisipatoris, berkeadilan, dan mengedepankan aspek perdamaian.

Tugas semua elemen yang pro perdamaian di Maluku Utara, adalah mencoba mengidentifikasi isu-isu, masalah dan kebutuhan stakeholder dan masyarakat untuk pembangunan perdamaian di berbagai bidang, di berbagai tingkatan, dalam mendukung penguatan proses perencanaan yang sensitive krisis dan penciptaan perdamaian berkelanjutan. Termasuk melakukan revitalisasi Nilai-nilai Budaya untuk membangun kembali kearifan Lokal dalam membangun Perdamaian di Maluku. Karena bangunan kearifan lokal ini yang paling hancur akibat hempasan kerusuhan lalu.

Dalam konteks ini, upaya kemitraan maupun pembangunan yang partisipatoris, menjadi bagian penting dari langkah membangun perdamaian.

Dalam sebuah wawancara jurnalistik, kepada penulis, Syamsir Andili, walikota Ternate menegaskan, pembangunan yang partisipatoris menjadi sesuatu yang niscaya. Karena, menurut Syamsir, pokok utama orang berkelahi itu antara lain karena soal isi perut. Dijelaskan Syamsir, proses pembangunan damai menjadi sesuatu yang given bagi kepentingan seluruh elemen masyarakat, maka keterlibatan mereka secara partisipatif juga sesuatu yang niscaya. Hanya saja, program pembangunan partisipatoris yang lagi dipakai pemerintah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, mulai dari Desa dan Kelurahan, menurutnya, belum mampu menjawab persoalan secara mendasar, karena lemahnya SDM di tingkat akar rumput.

Hal ini juga diakui Fahrudin Tukuboya, managing director pada program peace througt development, programnya UNDP-Bappenas di Maluku Utara. Tapi, terlepas dari kelemahannya, Tukuboya yakin, ke depan program ini mampu meminimalisir potensi konflik, sekaligus menjawab problem ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Dijelaskan pula, dengan membangun kerjasama dengan mitra ini, dilakukan berbagai program perdamaian dengan tujuan membangun kapasitas masyarakat (Capacity building) secara partisipatif. Baik melalui kerjasama langsung maupun tidak langsung dengan stakeholder: LSM, perguruan tinggi, kelompok paguyuban, media massa, partai politik, pelaku dunia usaha dan pihak swasta maupun birokrat.

Terlepas dari semua itu, sikap marah dan penyebab konflik itu bersumber dari hati kita masing-masing, maka perdamaian juga harus dimulai dari diri dan hati kita juga. Marilah berdamai dengan hati kita, demi membangun perdamaian yang berkelanjutan di bumi Maluku Utara.

cover-buku-ptd


Responses

  1. tamang kita sampe ternate tanggal 1 maret 09
    sampe baku dapa

  2. Habar doka sa jo baba, ?

  3. Habar laha-hala bato, Jo Lafdi. Toma Sahu bolo toma tanah Jawa

  4. Bung, Artikel di atas, kalau mau dibaca harus pake kaca pembesar. Mataku sampai berair. Lain kali postingan pake huruf yang lebih kecil lagi….

  5. salut atas ceritanya..klo bisa lebih banyak

    bung..bisa ceritakan sedikit tentang kronologis sejarah Perseteruan antar klan raja/penguasa pada masa Mashur Malamo (1257) dan kenapa perseteruan itu terjadi???..

  6. salut buat bang ucily

  7. Oke banget …… I love history, pls write something else i like to readed…….BRAVO

  8. maaf, tulisan ini terbengkalai karena pemiliknya lebih sibuk fesbukan dan kejar karier, hehehe. saya janji akan selesai dalam satu rangkaian tulisan yang padu, dalam waktu dekat. thanks atas komentar Jumahir dan Nunu Syah, tapi jang cuma salut, kritik sadiki la tong perbaiki. salam

  9. tulisan ini munkin dapat memberi sedikit pemahaman pada kita akan konflik yang sebenarnya sangat munkin dapat terjadi lagi,bila pemerintah tidak pandai dalam menyikapi berbagai permasalahan yang trdapat dalam masyarakat maluku utara

  10. Tulisan yang menarik.

  11. Tulisannya Bagus,,Thakns Bang,,

  12. apik nemend sung..

  13. mau tanya kdaton ternate itu milik siapa,….!!!!!!! makian atau ternate


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: