Senin, 10 Pebruari 2008. Saya menerima telpon dari seorang sohib lama, Ale Ida Nasim. Dia baru datang dari Ternate, dan ingin diskusi seputar beberapa hal hasil temuan lapangannya. Dari ujung telpon, mantan sekjen PRD ini begitu bersemangat bicara tentang banyak hal. Mulai dari kisru Pilkada Maluku Utara, korupsi di tubuh Pemerintah Daerah yang menurut dia begitu telanjang tapi sulit dijangkau tangan-tangan penegak hukum, serta media massa lokal yang dinilainya berpihak.

Saya iyakan pertemuan dengannya. Bahkan guna memudahkan pertemuan kami, kami berdua menyewa satu flat di salah satu apartemen di Jakarta Pusat.  Kami lalu mengontak seorang kawan saya yang masih studi magister di UGM, Hasbi Yusuf. Dosen muda dari Universitas Khairun ini dulunya ada penggiat LSM. Dia bernaung di bawah Yayasan Foshal. Dia dikontak karena punya akses yag luas dengan elemen-elemen mahasiswa di Ternate, sekaligus punya kontak dengan pihak-pihak yang berseteru dalam Pilkada.

Pertemuan dilakukan malam itu di kamar apartemen, yang disewa secara patungan. Awalnya Cuma kami berdua. Dia mengkonfirmasi sejumlah hal yang menurutnya berbeda jauh dengan persepsi dia selama ini tentang kisruh Pilkada Maluku Utara. Karena saya dalam Pilkada itu disebut bagian dari masalah, saya minta dia untuk mengkonfirmasikan dengan pihak lain yang lebih netral dalam memberi penilaian. Saya hanya bersedia diskusi dengannya soal pemerintahan daerah di sana.

Dia mengkonfirmasikan informasi tentang dugaan korupsi di tubuh pemerintahan periode Thaib Armayn, yang menurutnya sangat telanjang. Dia juga meminta data tentang hasil audit investigative BPK perwakilan Manado, yang diekspose pada bulan Desember 2006 lalu. Saya lalu menyodorinya dokumen yang dimaksud. Ale yang awalnya sangat membela Thaib Armayn, terbelalak matanya. Katanya, “Uchilie, ini data yang sangat mahal harganya. Jangan sampai hilang. (dokumen) Ini yang selama ini saya cari tapi tak pernah saya dapat.”

Ale dengan serius membolak balik dokumen itu, dan manggut-manggut. “Wah selama ini penilaian saya terhadap tokoh di Maluku Utara ternyata salah. Banyak dari mereka yang namanya disebut dalam dokumen ini, yang selama ini kami kenal sebagai aktivis yang bersih dan memiliki integritas,” ujarnya.

Selesai membolak-balik dokumen itu, dia bertanya, “Uchilie, kenapa data sejelas ini tak pernah bisa sampai ke meja polisi dan jaksa?”

Saya hanya angkat bahu. Tapi saya sempat mengatakan, dulu kasus ini pernah digelar. Yang masuk penjara hanya level pimpro dan kepala bagian. Para bos di level atas tetap aman hingga sekarang. “Dokumen itu hanya puncak dari berbagai masalah di tubuh Pemeritahan Daerah di Maluku Utara selama ini. Masih banyak lagi yang belum tersentuh,” saya jelaskan itu pada Ale.

Dia lalu mengakui pada saya, selama ini dia dan kawan-kawan terpengaruh dengan pembentukan opini oleh kawan-kawan yang berada di belakang pemerintah daerah. Karena kebetulan mereka-mereka ini dulunya dikenal memiliki integritas yang kuat, maka menurut Ale, itu lalu ditelan mentah-mentah.

Dia lalu bercerita panjang lebar tentang temuannya selama melakukan wawancara ke berbagai pihak yang bertikai dalam Pilkada Maluku Utara. Ia kaget, ternyata apa yang ditemukan di lapangan, berbeda dengan apa yang selama ini ia dan kawan-kawan di Jakarta duga. Tentang siapa yang menang dalam pemilihan itu. Lalu netralitas penyelenggaranya seperti apa. Bagaimana aparat keamanan bermain di sana. Saya sengaja tidak menuliskan isi ceritanya di blog ini, karena informasinya tidak cover both side. Saya tidak dalam kapasitas untuk menuliskan ini, karena saya ada dalam pusaran konflik ini. Tapi di akhir ceritanya ia kemudian berkata, “sekarang saya baru paham kenapa ngana (maksudnya: Anda) bersikap seperti itu.”

Saat itu saya sempat bercanda, “kalau mereka yang menyerang saya saat ini, pada waktu itu tidak bawa duit untuk menyogok saya, barangkali saya masih mau bertemu mereka. Tapi membawa duit satu ransel untuk menyogok, itu bentuk pelecehan terhadap saya dan saya tidak terima.” Ale tertawa dan dia bilang dalam dialek Manado, “Kalau soal itu saya tau sapa ngana.”

Dia lalu bertanya pada saya, sudah berapa lama media massa di Ternate terbelah. Soal media massa ini saya punya cerita menarik. Ada satu media, namanya Mimbar Kieraha. Bosnya bernama Faiz Albaar, mantan Kontributor TPI di Manado. Media ini terbit sekitar tahun 2001 lalu. Pada awalnya, media ini ikut mengawal pemekaran daerah kabupaten kota di Maluku Utara.

Karena kecipratan dana pemekaran daerah, Faiz sempat disebut-sebut saat kasus yang dikenal dengan nama Pendekar itu mencuat ke permukaan. Saat itu, meski berkawan, saya memilih menghindar dan berada di posisi yang berhadap-hadapan dengan Pemda.

Entah kenapa, meski namanya masuk dalam daftar temuan hasil audit, ia tidak terjangkau.

Cukup lama, kemudian menjelang Pilkada Maluku Utara, tiba-tiba Faiz mendatangkan beberapa jurnalis yang track record-nya kurang bagus, dari Manado. Mereka diserahi mengelola media baru yang diberi nama Tribun Malut. Nama yang dia kesankan seolah-olah itu binaan Kompas. Nah lo. Dia sudah sukses memberi pencitraan baik bagi medianya.

Suatu waktu saya ngopi di warung kopi pinggir jalan samping RSU Dharma Ibu. Warung kopi yang bernama Jarod itu sering ditongkrongi aktivis LSM, jurnalis, pengacara, dosen, kadang-kadang anggota DPRD, bahkan pernah Bupati Halmahera Barat, Namto, nongkrong dengan wartawan di sini. Saat itu, saya sempat mendengar pembicaraan santai diselingi canda antara Rahmi Husen dan Mat Maturan. Yang terakhir ini waktu itu menjadi Pemred harian Tribun Malut. Isi pembicaraannya, bagaimana agar si Mat lebih tajam lagi dalam menulis.

Saya tak paham benar apa maksud mereka. Tapi setahu saya, di Tribun Malut, tak ada berita lain selain aktifitas Gubernur Maluku Utara saat itu, Thaib Armayn. Bahkan di masa kampanye, Tribun tak pernah memberi porsi kepada kandidat lain selain artikel untuk incumbent. Hal yang sama juga terjadi di Mimbar Kieraha.

Saya bahkan punya pengalaman buruk dengan du media ini. Penjelasan saya kepada public, ditelikung. Bahkan saya diserang dalam tulisan tanpa konfirmasi. Dan itu menurut Faiz, hal biasa dalam jurnalistik. Kalau tidak mau seperti itu, bicara dengan dia. Entah apa maksudnya.

Saya kian bingung. Sebagai seorang jurnalis, saya tahu kode etik. Saya menghargai perimbangan berita, dan hak jawab. Tapi aneh, di Maluku Utara, itu semua dianggap sampah.

Memang, tidak semua media melakukan itu. Masih ada MALUT POS yang lebih netral. Demikian juga majalah dwi mingguan, GENTA. Ternate Pos, kendati jelas keberpihakannya pada salah satu kandidat, masih menghargai keberimbangan berita dan konfirmasi serta hak jawab.

Saya mengenal Tauhid Arif, Pemred Malut Pos. ia seorang wartawan yang sangat menghargai profesinya serta kode etik yang dijunjungnya. Ia pernah berkata pada saya, “Bos, seperti apapun, saya mohon pengertian kalau anak buah saya minta konfirmasi, tolong dilayani.” Saya iyakan.

Rahman Lahabato, bos Ternate Pos, juga saya kenal secara pribadi. Saya pernah bekerja bersama-sama dengannya selama lima tahun saat mendirikan dan membesarkan Ternate Pos di awal-awal Terbit. Bagaimana kami membangun komitmen untuk tetap menghargai kaidah-kaidah (credo) jurnalitik dalam tiap isi tulisan Ternate Pos. terlepas dari segala kekurangannya, dalam satu hal ini ia masih tetap pegang teguh.

Secara tersamar, mereka juga mengakui bahwa rendahnya upah juga kadang membuat wartawan mereka tergiur sesuatu saat meliput di lapangan. Tapi sejauh itu, control terhadap perimbangan berita membuat laporan wartawan tidak asal tembak tanpa ruang hak jawab.

Karena kondisi wartawan yang rentan amplop, bersama-sama rekan-rekan di majalah GENTA, kami pernah melakukan kampanye anti amplop. Saat itu, saya, Pemred M. Sofyan Daud, Redpel, Syarifudin Oesman, Dino Umahuuk, menggagas konsep, yang sempat jalan lewat iklan di majalah GENTA. Belum maksimal karena badai Pilkada membuat kami harus sibuk masing-masing, dan Dino balik ke Aceh. Ia kemudian sibuk menerbitkan ontology puisinya. Kampanye melawan amplop melemah lagi.

Demikian pemaparan saya ke Ale. Ia lalu mengamati lagi dokumen yang isinya membuat dia tak habis pikir itu. “Ini perampokan Uchilie. Bukan korupsi lagi. Ini sudah menyentuh semua level,” ujarnya lagi. Saya Cuma bilang ke Ale, “Itu korupsi berjamaah.” Ale tertawa terbahak-bahak.

@@@@@@@@@@

Usai itu, beberapa hari kemudian, 12 Maret sore, saat nonton berita liputan6 petang, saya dikejutkan dengan berita pemukulan Aspidsus Kejati Maluku Utara, Tatang Sutarna, oleh PNS berseragam di halaman kantor gubernur, saat hendak meninggalkan kantor gubernur Maluku Utara. Pemukulan itu terkait dengan pemeriksaan dan penyitaan dokumen APBD 2007 untuk pos bantuan sosial di kantor gubernur.

Saya baru mencoba mengontak kawan-kawan media di Jakarta, tiba-tiba ada telpon dari Ternate. Isinya sama dengan berita liputan6 sctv. Hanya lebih detail. Liputan6 menyebutkan, jaksa tak mau menunjukkan surat tugas, tapi informasi dari kawan wartawan di Ternate ini lebih lengkap. Semua sudah ditunjukan, hanya para pegawai berkeberatan dengan pemeriksaan karena menurut mereka terlalu politis. Kenapa tidak setelah Pilkada selesai saja baru kasus ini dibuka, begitu sebuah sumber di kantor gubernur berujar ke saya lewat HP teman.

Lewat media juga saya mulai melihat ada kubu-kubuan dalam liputan soal korupsi di Maluku Utara. Media tertentu condong memilih save dan tidak mau memberitakan. Media tertentu memberitakan dengan arah ke mempetieskan kasusnya. Sementara media yang lain getol ingin membuka habis kasus ini, sebelum gubernur definitive ada. Ada juga yang memberitakan dengan netral dan datar.

Saya bingung, sudah sampai taraf beginikah kondisi media di Maluku Utara? Saya mengontak kawan-kawan di majalah GENTA. Kabar yang saya terima dari Sofyan Daud adalah, kawan-kawan di harian punya data yang kuat tentang dugaan korupsi yang sementara dilidik Kejati. Hanya, karena mereka terbatas dalam pemberitaan, dokumennya diserahkan ke kawan-kawan GENTA untuk ditelusuri. “Genta kan menulis lebih dalam, dan kalian punya rubric investigasi,” begitu alasan kawan-kawan media lain ke Sofyan. Dan sofyan bilang, “Kita akan telusuri keabsahan data ini.”

Apakah karena ruang yang terbatas di media harian sehingga mereka menyerahkan data dugaan korupsi ke majalah Genta, atau ada hal lain? Wallahu’alam.

 

Ini informasi yang dapat diakses:

20 && height

Tempointeraktif.com – LSM Maluku Unjuk Rasa di Depan Istana

Menurut Marzuki, dana yang terindikasi korupsi adalah untuk APBD 2000-2002. “Hampir semua bagian di jajaran Pemda Maluku Utara menikmati hasil uang korupsi … www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/12/07/brk,20041207-22,id.html – 41k – Cached – Similar pages – Note this

.:: Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan …

KESRA–13 –MI : Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Tatang Sutarna yang hendak mengusut kasus dugaan korupsi Rp10 miliar di … www.menkokesra.go.id/content/view/7585/1/ – 40k – Cached – Similar pages – Note this

Indonesia « Intelefone123’s Weblog

Masa Depan Pengungsi Maluku Utara di Sulawesi Utara Parsudi Suparlan – Kesukubangsaan dan Posisi ….. Indonesia — Korupsi dan Persaingan Usaha on WordPress … intelefone123.wordpress.com/category/indonesia/ – 109k – Cached – Similar pages – Note this

KPK Periksa Gubernur Maluku Utara

KPK Periksa Gubernur Maluku Utara. Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa sejumlah kepala daerah terkait dengan dugaan korupsi pengadaan … www.sinarharapan.co.id/berita/0704/18/nus03.html – 22k – Cached – Similar pages – Note this

SUARA PEMBARUAN DAILY * Dugaan Korupsi APBD Maluku Utara …

[JAKARTA] Dua tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara, Johny Nurmidin dan Rusli Djaenal, … www.geocities.com/rumah3poka/sp250607.htm – 20k – Cached – Similar pages – Note this

Media Indonesia

JAKARTA–MIOL: Kapolri Jenderal Sutanto diminta menuntaskan kasus dugaan korupsi dana APBD sebesar Rp6,9 miliar yang melibatkan Gubernur Maluku Utara Thaib … www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=140139 – 23k – Cached – Similar pages – Note this

Majalah Konstan Online – Korupsi Di Maluku Utara

Korupsi di Maluku Utara masih belum menampakkan tanda-tanda penyelesaiannya. Setelah sempat diproses oleh kepolisian setempat, kasusnya tiba-tiba seperti … www.majalahkonstan.com/index.php?id=924&option=com_content&task=view – 19k – Cached – Similar pages – Note this

Message View

Pusat gempa di kedalaman 42 km di wilayah 184 km Barat Laut Maluku Utara. … Hubi dinyatakan bersalah dalam tiga kasus korupsi proyek kas daerah Kabupaten … www.kabar-irian.com/news/frm03583.html – 1k – Cached – Similar pages – Note this

[PDF] 2004 TF.xls

File Format: PDF/Adobe Acrobat – View as HTML Komisi Pemberantasan Korupsi. (Anti Corruption Commission) … Action, Maluku Utara. Civil Society. Organization. (CSO). Maluku. 1050364750 … www.kemitraan.or.id/?action=download&file_id=174 – Similar pages – Note this

PNS Hadang Petugas Kejati Maluku Utara :: Berita Hukum & Kriminal …

Liputan6.com, Ternate: Upaya penyidikan aparat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terhadap dugaan korupsi dana anggara pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2007 … www.liputan6.com/news/?id=156183&c_id=2 – 29k – Cached – Similar pages – Note this

http://berita.apindonesia.com/sp_17_okt_07.html

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/06/21/Nasional/nas08.htm